Workers' Assistance in Obtaining Severance Pay at PHI (Industrial Relations Court)

Marisa Kurnianingsih, Kuswardani Kuswardani, Aristya Windiana Pamuncak, Winda Permata Sari, Kelik Wardiono

Abstract


The juridical state of Indonesia is a state with the concept of Welfare State or a welfare state. Welfare State as a form of government policy on public interests including labor regulations. In the era of industrialization that coincides with advances in science and technology, the level of complexity of industrial relations disputes is getting higher. The assistance provided covers all ex-PT.X workers in Sukoharjo regency. Assistance carried out for ex-PT.X workers aims to defend and fight for the right to severance pay for hundreds of ex-PT.X workers. Basically, the settlement of Industrial Relations Disputes is settled through the Industrial Relations Court. However, before reaching this stage, it is necessary to make other efforts or alternative stages in the form of: Bipartite Institutions, Mediation, Consoliation and Arbitration.

Full Text:

PDF

References


Halim Ridwan. (1990). Hukum perburuhan dalam taya jawab. Jakarta: Ghalia Idonesia.

Khuzdaifah, Dimyati., Elviandri, dan Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31(2), 252-266.

Tobing, Christina Nm. 2018. Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan”. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(2), 297-326

Kirana Utami, Tanti. (2013). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.Jurnal wawasan Hukum, 28(01) ,676-686.

Maswandi.(2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial.

Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 36-42.

Mubarroq, Hafid. 2010. Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan.

Jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora. 1 (1),78-88

Hulima, Dewei Indasari. 2017. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja tidak mendapatkan pesangon

oleh perusahaan menurut undang-undang nomor 13 Tahun 2001. Lex Pravitum, 5 (VI), 109-116

Maringan, Nikodemus. 2015. Tinjauan Yuridis pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara Sepihak oleh perusahaan menurut undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 3(3), 1-10

Wijayanti, Asri. 2011. Kejahatan Korporasi Dalam Pelaksanaan Hak Berserikat Buruh. Equality. 16(1).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa


Refbacks

  • There are currently no refbacks.